DPRD Dukung Pembinaan PKL

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan sektor informal yang meskipun sangat membebani, namun merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk membina serta melindunginya. Pembinaan PKL, diyakini akan mampu dalam meningkatkan penerimaan daerah sekaligus mengembangkan kekuatan ekonomi rakyat kecil.

"Selain pembinaan, pemerintah daerah juga melakukan penertiban yang acapkali terjadi kekerasan di dalamnya. Kata kunci: penertiban, pembinaan dan Pedagang Kaki Lima," kata Ketua Komisi I DPRD Kota Padang, Oesman Ayub usai berkunjung ke DPRD Kota Bukittinggi dan Pemkab Limapuluh Kota.

PKL selalu menjadi polemik di berbagai kalangan, baik di kalangan masyarakat maupun di kalangan pemerintah. Keberadaannya, sering berhubungan dengan masalah penertiban dan penggusuran seolah telah menjadi satu mata rantai tak terpisahkan.

Upaya penertiban yang dilakukan oleh aparat pemerintah sering berakhir dengan bentrokan dan mendapat perlawanan fisik dari PKL. Bersama dengan komponen  masyarakat lainnya, tidak jarang para PKL melakukan unjuk rasa yang selalu berakhir dengan kekacauan.

Dikatakanya, pemerintah daerah masih banyak mengalami kendala dalam mengatasi masalah PKL. Bagi pemerintah daerah sendiri, dalam setiap kebijakan yang ingin dilaksanakan harus melalui satu atau lain bentuk perundang-undangan. Sehingga, nantinya kebijakan tersebut dapat dipahami oleh masyarakat juga pihak yang berkaitan dengan kebijakan tersebut.

Turut hadir dalam kunjungan ke DPRD Kota Bukittinggi dan Bupati 50 Kota diantaranya, Koordinator Komisi I DPRD Kota Padang Wahyu Iraman Putra, Ketua Komisi I DPRD Kota Padang Oesman Ayub dan Anggota Komisi I DPRD Kota Padang Ilham Maulana, Azirwan, Muzni Zein, Wismar Panjaitan dan Budiman. (salwin)